Dhina's Blog

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA A. Perkembangan Dana Pembangunan Indonesia APBN adalah Merupakan konsep perencanaan pembangunan yang memiliki jangka pendek, karena itulah APBN selalu disusun setiap tahun. Secara garis besar, APBN terdiri dari pos-pos seperti di bawah ini : 1. Sisi penerimaan, terdiri dari pos penerimaan dalam negeri dan penerimaan pembangunan. 2. Sisi pengeluaran, terdiri dari pos pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan. APBN disusun agar pengalokasian dalam pembangunan dapat berjalan dengan memperhatikan prinsip berimbang dan dinamis. Hal tersebut harus diperhatikan, karena tabungan pemerintah yang berasal dari selisih antara penerimaan dalam negeri dengan pengeluaran rutin, belum sepenuhnya menutupi kebutuhan biaya pembangunan di Indonesia. Meskipun dari PELITA ke PELITA jumlah tabungan pemerintah sebagai sumber pembangunan terbesar, terus mengalami peningkatan, namun kontribusinya terhadap keseluruhan dana pembangunan yang dibutuhkan masih jauh dari yang diharapkan. Untuk menghindari terjadinya defisit anggaran pembangunan, Indonesia masih mengupayakan sumber dana dari Luar Negari, meskipun IGGI (Inter Governmental Group on Indonesia) bukan lagi menjadi forum internasional yang secara formal membantu pembiayaan pembangunan di Indonesia, namun dengan lahirnya CGI (Consoltative Group on Indonesia) kebutuhan pinjaman luar negeri sebagai dana pembangunan masih dapat diharapkan. Dan sebaiknya pinjaman itu ditempatkan sebagai pelengkap pembangunan dan peran tabungan pemerintahlah yang harus dominan. Ada beberapa penyebab terjadinya kemerosotan tabungan pemerintah diantaranya adalah : a. Terjadinya resesi dunia yang mengakibatkan turunnya harga minyak bumi dan beberapa komoditi non-migas di pasaran dunia sehingga pengaruh terhadap turunnya penerimaan dalam negeri Indonesia. b. Merosotnya nilai mata uang dalam Amerika (depresiasi) terhadap mata uang, seperti Yen dalam Jepang. B. Proses Penyusunan Anggaran Secara garis besar, proses penyusunan anggaran terbagi menjadi dua, yakni dari atas ke bawah (top-down) dan dari bawah ke atas (bottom-up). 1. Dari Atas Ke Bawah (Top-Down) Merupakan proses penyusunan anggaran tanpa penentuan tujuan sebelumnya dan tidak berlandaskan teori yang jelas. Proses penyusunan anggaran dari atas ke bawah ini secara garis besar berupa pemberian sejumlah uang dari pihak atasan kepada para karyawannya agar menggunakan uang yang diberikan tersebut untuk menjalankan sebuah program. Terdapat 5 metode penyusunan anggaran dari atas ke bawah: 1. Metode kemampuan (The affordable method) adalah metode dimana perusahaan menggunakan sejumlah uang yang ada untuk kegiatan operasional dan produksi tanpa mepertimbangkan efek pengeluaran tersebut. 2. Metode pembagian semena-mena (Arbitrary allocation method) merupakan proses pendistribusian anggaran yang tidak lebih baik dari metode sebelumnya. Metode ini tidak berdasar pada teori, tidak memiliki tujuan yang jelas, dan tidak membuat konsep pendistribusian anggaran dengan baik. 3. Metode persentase penjualan (Percentage of sales) menggambarkan efek yang terjadi antara kegiatan iklan dan promosi yang dilakukan dengan persentase peningkatan penjualan di lapangan. Metode ini mendasarkan pada dua hal, yaitu presentase penjualan dan sejumlah pengembalian yang diterima dari aktivitas periklanan dan promosi yang dilakukan. 4. Melihat pesaing (Competitive parity) karena sebenarnya tidak ada perusahaan yang tidak mau tahu akan keadaan pesaingnya. Tiap perusahaan akan berusaha untuk melakukan promosi yang lebih baik dari para pesaingnya dengan tujuan untuk menguasai pangsa pasar. 5. Pengembalian investasi (Return of investment) merupakan pengembalian keuntungan yang diharapkan oleh perusahaan terkait dengan sejumlah uang yang telah dikeluarkan untuk iklan dan aktivitas promosi lainnya. Sesuai dengan arti katanya, investasi berarti penanaman modal dengan harapan akan adanya pengembalian modal suatu hari. 2. Dari Bawah Ke Atas (Bottom-up) Merupakan proses penyusunan anggaran berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya dan anggaran ditentukan belakangan setelah tujuan selesai disusun.[6] Proses penyusunan anggaran dari bawah ke atas merupakan komunikasi strategis antara tujuan dengan anggaran. Terdapat 3 metode dasar proses penyusunan anggaran dari bawah ke atas, yakni: 1. Metode tujuan dan tugas (Objective and task method) dengan menegaskan pada penentuan tujuan dan anggaran yang disusun secara beriringan. Terdapat 3 langkah yang ditempuh dalam langkah ini, yakni penentuan tujuan, penentuan strategi dan tugas yang harus dikerjakan, dan perkiraan anggaran yang dibutuhkan untuk mencapai tugas dan strategi tersebut. 2. Metode pengembalian berkala (Payout planning) menggunakan prinsip investasi dimana pengembalian modal diterima setelah waktu tertentu. Selama tahun pertama, perusahaan akan mengalami rugi dikarenakan biaya promosi dan iklan masih melebihi keuntungan yang diterima dari hasil penjualan. Pada tahun kedua, perusahaan akan mencapai titik impas (break even point) antara biaya promosi dengan keuntungan yang diterima. Setelah memasuki tahun ketiga, barulah perusahaan akan menerima keuntungan penjualan. Strategi ini hasilnya dirasakan dalam jangka panjang. 3. Metode perhitungan kuantitatif (Quantitative models) menggunakan sistem perhitungan statistik dengan mengolah data yang dimasukkan dalam komputer dengan teknik analisis regresi berganda (multiple regression analysis). Metode ini jarang digunakan karena kompleks dalam pemakaiannya. C. Perkiraan Penerimaan Negara Secara garis besar sumber penerimaan Negara berasal dari : 1. Penerimaan Dalam Negeri Untu tahun-tahun awal setelah masa pemerintahan orde baru masih cukup menguntungkan pada penerimaan dari ekspor minyak bumi dan gas alam. Namun dengan mulai tidak menentunya harga minyak dunia, maka disadari bahwa ketergantungan penerimaan dari sector migas perlu dikurangi. Maka pemerintah menempuh beberapa kebijaksanaan, diantaranya : a. Deregulasi bidang Perbankan ( 1 Juni 1983), yakni dengan mengurangi peran bank sentral dan member hak kepada bank pemerintah maupun swasta. b. Deregulasi bidang Perpajakan (UU baru, 1 Januari 1984), untuk memperbaiki penerimaan Negara. c. Dapat menciptakan usaha yang lebih sehat dan mantap. 2. Penerimaan Pembangunan Banyak upaya yang telah ditempuh untuk meningkatkan tabungan pemerintah, namun karena laju pembangunan yang demikian cepat, maka dana tersebut masih perlu dilengkapi dan ditunjang dengan dana yang berasal dari luar negeri. Meskipun b antuan luar negeri tersebut masih meningkat jumlahnya, namun selalu diupayakan suatu mekanisme pemanfaatan dengan prioritas sector-sektor yang lebih produktif. D. Perkiraan Pengeluaran Secara garis besar, pengeluaran Negara dikelompokkan menjadi dua, yaitu : a. Pengeluaran Rutin Negara Pengeluaran yang dapat dikatakan selalu ada dan telah terencana sebelumnya secara rutin, diantaranya : 1. Pengeluaran untuk Belanja Pegawai 2. Pengeluaran untuk Belanja Barang 3. Pengeluaran untuk Subsidi Daerah Otonom 4. Pengeluaran untuk Membayar bunga dan Cicilan Hutang, dll. b. Pengeluaran Pembangunan Yang termasuk pengeluaran pembangunan, diantaranya : 1. Pengeluaran pembangunan untuk berbagai Departemen/Lembaga Negara, 2. Pengeluaran pembangunan untuk Anggaran Pembangunan Daerah. E. Dasar Penyusutan Perkiraan Penerimaan Negara Ada beberapa hal pokok yang harus diperkirakan untuk memperoleh hasil perkiraan penerimaan Negara, diantarnya : 1. Penerimaan dalam negeri dari Migas, Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan adalah :  Produksi minyak rata-rata per hari  Harga rata-rata ekspor minyak mentah 2. Penerimaan dalam negeri di Luar Migas, Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan adalah : Pajak penghasilan Pajak pertambahan nilai Bea masuk Cukai Pajak ekspor Pajak bumi dan bangunan Bea materai Penerimaan buakan pajak Penerimaan dari hasil penjualan BBM 3. Penerimaan Pembangunan Terdiri dari :  Penerimaan bantuan program  Bantuan proyek

Pengangguran Pengangguran atau tuna karya adalah istilah untuk orang yang tidak bekerja sama sekali, sedang mencari kerja, bekerja kurang dari dua hari selama seminggu, atau seseorang yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan yang layak. Pengangguran umumnya disebabkan karena jumlah angkatan kerja atau para pencari kerja tidak sebanding dengan jumlah lapangan kerja yang ada yang mampu menyerapnya. Pengangguran seringkali menjadi masalah dalam perekonomian karena dengan adanya pengangguran, produktivitas dan pendapatan masyarakat akan berkurang sehingga dapat menyebabkan timbulnya kemiskinan dan masalah-masalah sosial lainnya. Tingkat pengangguran dapat dihitung dengan cara membandingkan jumlah pengangguran dengan jumlah angkatan kerja yang dinyatakan dalam persen. Ketiadaan pendapatan menyebabkan penganggur harus mengurangi pengeluaran konsumsinya yang menyebabkan menurunnya tingkat kemakmuran dan kesejahteraan. Pengangguran yang berkepanjangan juga dapat menimbulkan efek psikologis yang buruk terhadap penganggur dan keluarganya. Tingkat pengangguran yang terlalu tinggi juga dapat menyebabkan kekacauan politik keamanan dan sosial sehingga mengganggu pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Akibat jangka panjang adalah menurunnya GNP dan pendapatan per kapita suatu negara. Di negara-negara berkembang seperti Indonesia, dikenal istilah "pengangguran terselubung" di mana pekerjaan yang semestinya bisa dilakukan dengan tenaga kerja sedikit, dilakukan oleh lebih banyak orang. A. Jenis & macam pengangguran 1. Pengangguran Friksional / Frictional Unemployment Pengangguran friksional adalah pengangguran yang sifatnya sementara yang disebabkan adanya kendala waktu, informasi dan kondisi geografis antara pelamar kerja dengan pembuka lamaran pekerna penganggur yang mencari lapangan pekerjaan tidak mampu memenuhi persyaratan yang ditentukan pembuka lapangan kerja. Semakin maju suatu perekonomian suatu daerah akan meningkatkan kebutuhan akan sumber daya manusia yang memiliki kualitas yang lebih baik dari sebelumnya. 2. Pengangguran Musiman / Seasonal Unemployment Pengangguran musiman adalah keadaan menganggur karena adanya fluktuasi kegiaan ekonomi jangka pendek yang menyebabkan seseorang harus nganggur. Contohnya seperti petani yang menanti musim tanam, pedagang durian yang menanti musim durian. 3. Pengangguran Siklikal Pengangguran siklikal adalah pengangguran yang menganggur akibat imbas naik turun siklus ekonomi sehingga permintaan tenaga kerja lebih rendah daripada penawaran kerja. Pengangguran umumnya disebabkan karena jumlah angkatan kerja tidak sebanding dengan jumlah lapangan pekerjaan yang mampu menyerapnya. Pengangguran seringkali menjadi masalah dalam perekonomian karena dengan adanya pengangguran, produktivitas dan pendapatan masyarakat akan berkurang sehingga dapat menyebabkan timbulnya kemiskinan dan masalah-masalah sosial lainnya. B. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pengganguran 1. Besarnya Angkatan Kerja Tidak Seimbang dengan Kesempatan Kerja 2. Struktur Lapangan Kerja Tidak Seimbang 3. Kebutuhan jumlah dan jenis tenaga terdidik dan penyediaan tenaga terdidik tidak seimbang 4. Meningkatnya peranan dan aspirasi Angkatan Kerja Wanita dalam seluruh struktur Angkatan Kerja Indonesia 5. Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Kerja antar daerah tidak seimbang C. DAMPAK-DAMPAK PENGANGGURAN TERHADAP PEREKONOMIAN Untuk mengetahui dampak pengganguran terhadap per-ekonomian kita perlu mengelompokkan pengaruh pengganguran terhadap dua aspek ekonomi , yaitu a. Dampak Pengangguran terhadap Perekonomian suatu Negara Tujuan akhir pembangunan ekonomi suatu negara pada dasarnya adalah meningkatkan kemakmuran masyarakat dan pertumbuhan ekonomi agar stabil dan dalam keadaan naik terus. Jika tingkat pengangguran di suatu negara relatif tinggi, hal tersebut akan menghambat pencapaian tujuan pembangunan ekonomi yang telah dicita-citakan. Hal ini terjadi karena pengganguran berdampak negatif terhadap kegiatan perekonomian, seperti yang dijelaskan di bawah ini:  Pengangguran bisa menyebabkan masyarakat tidak dapat memaksimalkan tingkat kemakmuran yang dicapainya.  Pengangguran akan menyebabkan pendapatan nasional yang berasal dari sector pajak berkurang  Pengangguran tidak menggalakkan pertumbuhan ekonomi. Adanya pengangguran akan menye-babkan daya beli masyarakat akan berkurang sehingga permintaan terhadap barang-barang hasil produksi akan berkurang.. b. Dampak pengangguran terhadap Individu yang Meng-alaminya dan Masyarakat Berikut ini merupakan dampak negatif pengangguran terhadap individu yang mengalaminya dan terhadap masyarakat pada umumnya: a. Pengangguran dapat menghilangkan mata pencaharian b. Pengangguran dapat menghilangkan ketrampilan c. Pengangguran akan menimbulkan ketidakstabilan social politik. D. KEBIJAKAN – KEBIJAKAN PENGANGGURAN Adanya bermacam-macam pengangguran membutuh-kan cara-cara mengatasinya yang disesuaikan dengan jenis pengangguran yang terjadi, yaitu sbb :  Cara Mengatasi Pengangguran Struktural Untuk mengatasi pengangguran jenis ini, cara yang digunakan adalah : 1. Peningkatan mobilitas modal dan tenaga kerja 2. Segera memindahkan kelebihan tenaga kerja dari tempat dan sector yang kelebihan ke tempat dan sector ekonomi yang kekurangan 3. Mengadakan pelatihan tenaga kerja untuk mengisi formasi kesempatan (lowongan) kerja yang kosong, dan 4. Segera mendirikan industri padat karya di wilayah yang mengalami pengangguran. 5.  Cara Mengatasi Pengangguran Friksional Untuk mengatasi pengangguran secara umum antara lain dapat digunakan cara-cara sbb: 1. Perluasan kesempatan kerja dengan cara mendirikan industri-industri baru, terutama yang bersifat padat karya 2. Deregulasi dan Debirokratisasi di berbagai bidang industri untuk merangsang timbulnya investasi baru 3. Menggalakkan pengembangan sector Informal, seperti home indiustri 4. Menggalakkan program transmigrasi untuk me-nyerap tenaga kerja di sector agraris dan sector formal lainnya 5. Pembukaan proyek-proyek umum oleh peme-rintah, seperti pembangunan jembatan, jalan raya, PLTU, PLTA, dan lain-lain sehingga bisa menyerap tenaga kerja secara langsung maupun untuk merangsang investasi baru dari kalangan swasta.  Cara Mengatasi Pengangguran Musiman. Jenis pengangguran ini bisa diatasi dengan cara : 1. Pemberian informasi yang cepat jika ada lowongan kerja di sector lain, dan 2. Melakukan pelatihan di bidang keterampilan lain untuk memanfaatkan waktu ketika menunggu musim tertentu.  Cara mengatasi Pengangguran Siklus Untuk mengatasi pengangguran jenis ini adalah : 1. Mengarahkan permintaan masyarakat terhadap barang dan jasa, dan 2. Meningkatkan daya beli Masyarakat.

Struktur Produksi, Distribusi Pendapatan dan Kemiskinan A. Pendapatan Nasional Pendapatan nasional adalah Suatu angka atau nilai yang menggambarkan seluruh produksi, pengeluaran ataupun pendapatan yang dihasilkan dari semua pelaku/sector ekonomi dari suatu Negara dalam waktu kurun waktu tertentu. Pendapatan Nasional sering dipergunakan dalam hal: 1. Menentukan Laju tingkat perkembangan/pertumbuhan perekonomian suatu Negara 2. Mengukur keberhasilan suatu Negara dalam mencapai tujuan pembangunan ekonominya 3. Membandingkan tingkat kesejahteraan masyarakat suatu Negara dengan Negara lainnya Ada beberapa tokoh ekonomi yang memberikan masukan terhadap ukuran-ukuran kemakmuran dan kesejahteraan diantarnya adalah :  Dudley Seers Paling tidak ada 3 masalah pokok yang harus diperhatikan dalam mengukur tingkat pembangunan suatu Negara. 3 masalah tersebut adalah : • Tingkat Kemiskinan • Tingkat Pengangguran • Tingkat Ketimpangan di berbagai Negara  J.L. Tamba Ada 4 hal sebagai dasar untuk mengukur perekonomian dan kemakmuran di Indonesia. 4 hal tersebut adalah : • Kesehatan dan Keamanan • Pendidikan Keahlian dan Standar Hidup • Pendapatan • Pemukiman  Hendra Esmara Lebih memilih 3 komponen yang ia anggap perlu diperhatikan dalam rangka mengukur kemakmuran dan kesejahteraan suatu Negara, yakni : • Penduduk dan Kesempatan Kerja • Pertumbuhan Ekonomi • Pemerataan dan Kesejahteraan Masyarakat B. Kemiskinan Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan merupakan masalah global, sebagian orang memahami istilah ini secara subyektif dan kmperatif, sementara yang lainnya melihatnya dari segi moral dan evaluative, dan yang lainnya lagi memahaminya dari sudut ilmiah yang telah mapan. Kemiskinan dapat dipahami dalam berbagai cara. Pemahaman utamanya mencakup : 1. Gambaran kekurangan materi, yang biasanya mencakup kebutuhan pangan sehari-hari, sandang, perumahan, dan pelayanan kesehatan. Kemiskinan dalam arti ini dipahami sebagai situasi kelangkaan barang-barang dan pelayanan dasar. 2. Gambaran tentang kebutuhan social, termasuk keterkucilan social, ketergantungan, dan ketidakmampuan untuk b erpartisipasi dalam masyarakat. Hal ini termasuk pendidikan dan informasi. Keterkucilan social biasanya dibedakan dari kemiskinan, karena hal ini mencakup masalah-masalah politik dan moral, dan tidak dibatasi pada bidang ekonomi. 3. Gambaran tentang kurangnya penghasilan dan kekayaan yang memadai. Makna “memadai” di sini sangat berbeda-beda melintasi bagian-bagian politik dan ekonomi di seluruh dunia. Kemiskinan bisa dikelompokkan dalam dua kategori, yaitu Kemiskinan Absolut dan Kemiskinan Relatif. 1. Kemiskinan Absolut , mengacu pada satu set standard yang konsisten, tidak terpengaruh oleh waktu dan tempat/Negara. Sebuah contoh dari pengukuran absolute adalah persentase dari populasi yang makan jumlah yang cukup menopang kebutuhan tubuh manusia (kira-kira 2000-2500 kalori per hati untuk laki-laki dewasa).

INVESTASI & PENANAMAN MODAL A. Investasi Ada beberapa factor yang mempengaruhi investasi dalam perekonomian suatu Negara, yaitu : 1. Prospek ekonomi di masa yang akan datang 2. Keuntungan yang dicapai perusahaan 3. Perubahan dan Perkembangan teknologi 4. Kestabilan perekonomian Indonesia 5. Tingkat suku bunga Investasi dalam perekonomian memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan besar kecilnya pendapatan nasional, yakni dengan proses angka pengganda investasinya. B. Penanaman Modal Dalam Negeri Investasi melalui Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) diatur di dalam Undang-Undang No. 6 tahun 1968, dengan member persetujuan kepada berbagai macam proyek yang tersebar di berbagai sector di wilayah Indonesia. Investasi dari PMDN ini mulai diarahkan pada usaha untuk: 1. Memperkokoh struktur industry dalam negeri secara umum, dengan memprioritaskan industry yang mampu mengolah bahan baku, modal serta penunjang. 2. Prioritas juga ditujukan kepada industry agar mampu menciptakan mesin-mesin produksi sendiri. 3. Diarahkan pada proses penyerapan tenaga kerja sebanyak-banyaknya 4. Dapat menyebar ke luar pulau jawa, agar pembangunan dapat lebih merata di seluruh wilayah Indonesia. C. Penanaman Modal Luar Negeri Masuknya Modal Asing menimbulkan pro dan kontra dalam menanggapinya. Beberapa alasan yang bersifat ekonomi yang menentang masuknya Penanaman Modal Asing (PMA) diantaranya adalah : 1. Dalam kenyataannya sangat jarang perusahaan multinasional bersedia menanamkan kembali keuntungan yang diperolehnya di Negara-negara berkembang. 2. Dilihat dari kepentingan neraca pembayaran, perusahaan-perusahaan multinasional dapat menyebabkan berkurangnya penerimaan devisa Negara. 3. Meskipun perusahaan multinasional turut menyetor pajak kepada Negara, mereka juga sering mendapatkan keinginan pajak dari pemerintah serta perlindungan-perlindungan lainnya. 4. Tidak jarang tujuan transfer teknologi tidak dapat berjalan dengan lancar. Sedangkan pendapat yang bersifat non-ekonomi diantaranya adalah : 1. Perusahaan multinasional sering memiliki kedudukan sebagai perusahaan monopolis. 2. Perusahaan muktinasional tidak jarang hanya memproduksi komoditi untuk kalangan tertentu saja. 3. Perusahaan multinasional dapat mempertajam kesenjangan social. 4. Perusahaan multinasional dapat menggunakan kekuatan ekonomi untuk menekan pemerintah. 5. Perusahaan multinasional dapat menekan pajak local dengan ‘transfer pricing’. Ada beberapa alasan yang melatarbelakangi Indonesia membutuhkan uluran Penanaman Modal Asing adalah : 1. Kemampuan menabung masyarakat Indonesia yang belum sempurna, sehingga kebutuhan modal dalam negeri masih kurang. 2. Masih banyak sector yang belum dapat dikelola sendiri oleh tenaga maupun manajemen dalam negeri. 3. Belum efisiennya produksi untuk jenis-jenis komoditi tertentu, sehingga lebih menguntungkan jika diserahkan pengelolanya pada investor asing. 4. Meskipun masih sedikit, kita dapat belajar dan mencoba proses transfer ‘kemampuan’ dari para perusahaan multinasional.

MASALAH POKOK PEREKONOMIAN A. PENGANGGURAN Pengangguran akan menyebabkan perekonomian berada kondisi di bawah kapasitas penuh, suatu kapasitas dihaparkan. Pengangguran juga akan menyebabkan beban angkatan kerja yang benar-benar produktif menjadi semakin berat, disamping secara social pengangguran akan menimbulkan kecenderungan masalah-masalah kriminalitas dan masalah social lainnya. Adapun jenis-jenis pengangguran yang dapat disebut diantaranya adalah : 1. Pengangguran Friksional Pengangguran yang terjadi karena memilih menganggur sambil menunggu pekerjaan yang lebih baik, yang memberikan fasilitas dan keadaan yang lebih baik. 2. Pengangguran Struktural Pengangguran yang terjadi karena seseorang diberhentikan oleh perusahaan, karena perusahaan mengalami kemunduran usaha 3. Pengangguran Teknologi Pengangguran yang terjadi karena mulai digunakannya teknologi yang menggantikan tenaga manusia 4. Pengangguran Siklikal Pengangguran yang terjadi karena adanya pengurangan tenaga kerja yang secara menyeluruh 5. Pengangguran Musiman Pengangguran yang terjadinya dipengaruhi oleh musim 6. Pengangguran Tidak Kentara Pengangguran yang secara fisik dan sepintas tidak kelihatan, namun secara ekonomi dapat dibuktikan bahwa seseorang tersebut sesungguhnya menganggur 7. Pengangguran Setengah Menganggur Mereka yang bekerja dengan jam kerja dibawah rata-rata jam kerja normal yang berkisar 7 sampai 8 jam sehari. Ada beberapa ratio yang berkaitan dengan pengangguran tersebut, diantaranya adalah : 1. Dependency Ratio Menggambarkan seberapa besar beban secara ekonomi yang sebenarnya ditanggung oleh penduduk usia kerja terhadap penduduk di luar usia kerja. 2. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Mengukur seberapa besar dari penduduk yang berada dalam usia kerja yang benar-benar merupakan angkatan kerja. Di Indonesia, pemerintah terus berupaya mengatasi pengangguran ini, karena pemerintah dan masyarakat menyadari bahwa pengangguran akan memiliki dampak negative lebih besar. Beberapa langkah yang harus dilakukan pemerintah adalah : 1. Mengatasi masalah kependudukan, dengan mencoba mengendalikan pertumbuhan penduduk 2. Tidak melupakan prinsip APBN, akan menambah sector pengeluaran, 3. Memberikan dan mengarahkan pendidikan sumber daya kea rah yang lebih mendesak , 4. Mencoba membuka kesempatan dan lapangan kerja di daerah-daerah yang selama ini kurang berkembang kegiatan ekonominya. B. INFLASI Inflasi adalah Suatu kecenderungan naiknya harga-harga secara umum dalam watu dan wilayah tertentu. Inflasi sering terjadi karena diwarnai kenaikan harga-harga komoditi secara umum, dan dapat diketahui dihitung jika telah berjalan dalam kurun waktu tertentu dan dalam wilayah tertentu. Inflasi yang tinggi dapat menyebabkan komoditi eksport kita kurang dapat bersaing di pasaran dunia. Karena dengan adanya inflasi yang tinggi harga eksport akan terasa mahal. 1. Jika dilihat dari parah tidaknya atau besar kecilnya inflasi yang muncul, inflasi dapat dibagi dalam : • Inflasi ringan jika nilainya berkisar 0% - 10% • Inflasi sedang jika nilainya berkisar 10% - 30% • Inflasi berat jika nilainya berkisar 30% - 100 % • Hyperinflasi jika nilainya >100% 2. Jika dilihat dari sebab-sebab kemunculannya dibagi dalam :  Inflasi karena naiknya permintaan Inflasi yang terjadi karena adanya gejala naiknya permintan secara umum, sehingga sesuai dengan hokum permintaan maka hargapun secara umum akan cenderung naik. Sisi baik dari inflasi yang disebabkan naiknya permintaan adalah bahwa kenaikan dalam harga juga diimbangi dengan naiknya komoditi yang diproduksi, sehingga meskipun harga naik, namun cukup tersedia komoditi di pasar.  Inflasi yang terjadi karena naiknya biaya produksi Kecenderungan naiknya harga lebih diakibatkan karna naiknya biaya produksi, seperti naiknya upah tenaga kerja. Jika ini terjadi akibatnya adalah lebih buruk ari inflasi yang disebabkan karena naiknya permintaan masyarakat. 3. Jika dilihat dari asalnya, Inflasi dibagi dalam : Inflasi yang berasal dari Dalam Negeri Inflasi yang terjadi dikarenakan peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam negeri, misalnya peredaran uang di dalam negeri terlalu banyak, menyebabkan kepercayaan masyarakat kepada uang menjadi berkurang (karena mendapatkan uang relative mudah), dengan kata lain jumlah uang yang beredar lebih banyak dari yang dibutuhkan. Inflasi yang berasal dari Luar Negeri Inflasi yang terjadi di Negara lain seringkali merembet ke Indonesia. Sejak masa ekonomi klasik telah muncul pendapat mengenai inflasi, inflasi lebih disebabkan karena pengaruh jumlah uang yang beredar menjadi lebih cepat muncul dan membengkak jika pandangan dan sikap masyarakat terhadap tambahan uang yang beredar tersebut telah sampai pada tindakan spekulatif terhadap barang yang mereka beli. Sedangkan Keynes lebih melihat “Keserakahan Masyarakat” sebagai sebab utama munculnya inflasi. Sedangkan teori structural, lebih menganggap masalah structural seperti kondisi kebutuhan pokok menjadi awal mula terjadinya inflasi. Inflasi dapat dilihat dari dua sisi, yaitu Sisi Positif dan Sisi Negatif. a) Inflasi dari sisi Negatif, yaitu :  Inflasi akan menjadikan turunnya pendapatan riil masyarakat yang memiliki penghasilan tetap, karena dengan penghasilan yang tetap mereka tidak dapat menyesuaikan pendapatannya dengan kenaikan harga yang disebabkan karena inflasi.  Inflasi menyebabkan turunnya nilai riil kekayaan masyarakat yang berbetuk kas, karena nilai tukar kas akan menjadi lebih kecil karena secara nominal harus menghadapi harga komoditi per satuan yang lebih besar.  Inflasi akan menyebabkan nilai tabungan masyarakat menjadi turun sehingga orang cenderung memilih menginvestasikan uangnya daripada menabungkannya ke bank.  Inflasi akan menyebabkan laju pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi terhambat. b) Inflasi dari sisi Positif, yaitu :  Inflasi yang terkendali menggambarkan adanya aktivitas ekonomi dalam suatu Negara.  Inflasi terkendali merangsang masyarakat untuk terus berusaha bekerja keras untuk meningkatkan kesejahteraannya, agar tetap dapat mengikuti penurunan nilai riil pendapatannya.

KEBIJAKAN PEMERINTAH A. Kebijakan Per Periode • Periode 1966-1969 Kebijaksanaan pemerintah ini lebih diarahkan kepada proses perbaikan dan pembersihan di semua sector dari unsure-unsur peninggalan pemerintah orde lama, terutama dari Paham Komunis. Mengupayakan penurunan tingkat inflasi yang masih sangat tinggi. • Periode Pelita I Dimulai dengan Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 1970, mengenai Penyempurnaan Tata Niaga Bidang Ekspor dan Impor dan Peraturn Agustus 1971, mengenai Devaluasi Mata Uang Rupiah Terhadap Dolar, dengan sasaran pokoknya adalah :  Kestabilan harga bahan pokok,  Peningkatan Nilai Ekspor,  Kelancaran Impor,  Penyebaran Barang di Dalam Negeri. • Periode Pelita II  Kebijaksanaannya mengenai Perkreditan untuk mendorong para eksportir kecil dan menengah, mendorong kemajuan pengusaha kecil atau ekonomi lemah dengan produk Kredit Investasi Kecil (KIK).  Kebijaksanaan Fiskal, Penghapusan pajak ekspor untuk mempertahankan daya saing komoditi ekspor di pasar dunia untuk menggalakkan penanaman modal asing dan dalam negeri guna mendorong Investasi Dalam Negeri.  Kebijaksanaan 15 November 1978, Menaikkan hasil produksi nasional, menaikkan daya saing komoditi ekspor yang lemah karena adanya inflasi yang besarnya rata-ratanya 34 % akibatnya kurang dapat bersaing dengan produk sejenis dari Negara lain dan adanya resesi dan krisis dunia pada tahun 1979. • Periode Pelita III Kebijaksanaanya meliputi : Paket Januari 1982, Tatacara pelaksanaan Ekspor-Impor dan Lalu lintas devisa. Diterapkan kemudahan dalam hal pajak yang dikenakan terhadap komoditi ekspor, serta kemudahan dalam hal kredit untuk komoditi ekspor. Paket Kebijaksanaan Imbal Beli (Counter Purchase), keharusan eksportir maupun importer uar negeri untuk membeli barang-barang Indonesia dalam jumlah yang sama. Kebijaksanaan Devaluasi 983, yakni Dengan menurunkan nilai tukar Rupiah terhadap mata uang dolar dari Rp 625/$ menjadi Rp 970/$ dengan harapan gairah ekspor dapat meningkat sehingga permintaan Negara menjadi lebih banyak dan komoditi impor menjadi lebih mahal karena diperlukan lebih banyak rupiah untuk mendapatkannya. • Periode Pelita IV Kebijaksanaannya adalah : o Kebijaksanaan INPRES No. 4 Tahun 1985, dilatarbelakangi oleh keinginan untuk meningkatkan ekspor non-migas. o Paket Kebijaksaan 6 Mei 1986 (PAKEM), dikeluarkan dengan tujuan untuk mendorong sector swasta di bidang ekspor maupun di bidang penanaman modal. o Paket Devaluasi 1986, ditempuh karena jatuhnya harga minyak di pasaran dunia yang mengakibatkan penerimaan pemerintah turun. o Paket Kebijaksanaan 25 Oktober 1986, merupakan deregulasi di bidang perdagangan, moneter dan penanaman modal dengan melakukan Penurunan Bea masuk impor untuk komoditi bahan penolong dan bahan baku, proteksi produksi yang lebih efisien, kebijaksanaan penanaman modal. o Paket Kebijaksaan 15 Januari 1987, melakukan peningkatan efisiensi, inovasi dan produktivitas beberapa sector indutri dalam rangka meningkatkan ekspor non-migas. o Paket Kebijaksanaan 24 Desember 1987 (PAKDES), melakukan restrukturisasi bidang ekonomi. o Paket 27 Oktober 1988, Kebijaksanaan deregulasi untuk menggairahkan pasar modal dan menghimpun dana masyarakat guna biaya pembangunan. o Paket Kebijaksanaan 21 November 1988 (PAKNOV), melakukan deregulasi dan debirokratisasi di bidang perdagangan dan hubungan Laut. o Paket Kebijaksanaan 20 Desember 1988 (PAKDES), memberikan keleluasaan bagi pasar modal dan perangkatnya untuk melakukan aktivitas yang lebih produktif. • Periode Pelita V Lebih diarahkan kepada pengawasan, pengendalian dan upaya kondusif guna mempersiapkan proses tinggal landas menuju Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahap Kedua. B. Kebijakan Moneter Sekumpulan tindakan pemerintah di dalam mengatur perekonomian melalui peredaran uang dan tingkat suku bunga. Kebijakan ini ditempuh untuk mengantisipasi pengaruh-pengaruh baik yang positif/sebaliknya dari peredaran uang dan tingkat suku bunga yang berlaku di masyarakat. Kebijaksanaan moneter ini dijalankan oleh Pemerintah melalui Lembaga Keuangan, yaitu Bank Indonesia. Bank Indonesia adalah Satu-satunya Bank Sentral yang memiliki tugas : 1. Membantu pemerintah dalam mengelola (menyimpan dan meminjami) dana pemerintah yang akan digunakan untuk pembangunan. 2. Membantu para bank umum dalam kegiatan operasional dana yang dimiliki atau dibutuhkannya. 3. Sebagai Lembaga Pengawasan Kegiatan Lembaga Keuangan, Mengawasi produk-produk yang dikeluarkan oleh masing-masing Lembaga keuangan yang dapat mempengaruhi iklim investasi dan peredaran uang. 4. Lembaga pengawas kegiatan ekonomi di Sektor Luar Negeri 5. Memperlancar kegiatan perekonomian dengan cara mencetak uang kartal (logam dan kertas). Kebijaksanaan Moneter dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu : 1. Kebijaksanaan Moneter Kuantitatif Dijalankan dengan mengatur uang beredar dan tingkat suku bunga dari segi kualitasnya. Kebijaksanaan ini dijalankan dengan 3 cara, yaitu :  Dengan melakukan Operasi Pasar Terbuka  Merubah Tingkat Suku Bunga Diskonto  Merubah Prosentase Cadangan Minimal yang Harus Dipenuhi oleh Setiap Bank Umum 2. Kebijaksanaan Moneter Kualitatif Dengan mengatur dan menghimbau pihak bank umum/lembaga keuangan lainnya, baik manajemennya maupun produk yang ditawarkan kepada masyarakat guna mendukung kebijaksanaan moneter kuantitatif yang sedang dilaksanakan oleh Bank Indonesia. C. Kebijakan Fiskal Suatu tindakan pemerintah dalam mengatur perekonomian melalui anggaran belanja Negara, biasanya dikaitkan dengan masalah perpajakan. Kebijaksanaan fiscal juga sebagai Kebijaksanaan pemerintah di sector perpajakan. Pajak dapat dibagi dalam : 1. Pajak Regresif Pajak yang besar kecilnya nilai harus dibayarkan, ditetapkan berbanding terbalik dengan besar pendapatan wajib pajak. 2. Pajak Sebanding Pajak yang besar kecilnya sama untuk berbagai tingkat pendapatan. 3. Pajak Progresif Pajak yang besar kecilnya ditetapkan searah dengan besarnya pendapatan wajib pajak, semakin tinggi pendapatan maka akan semakin besar pula pajak yang harus dibayarkan. Pajak adalah Sebagai salah satu sumber penerimaan pemerintah yang cukup potensial, sebagai alat pengendali tingkat pengeluaran masyarakat, dapat membantu pemerintah dalam hal menekan pengeluaran, alat untuk lebih meratakan hasil distribusi pendapatan dan kekayaan masyarakat. Dengan pajak progresif dpat dilakukan upaya untuk mempersempit tingkat kesenjangan antara golongan ekonomi lemah dan kuat. D. Kebijakan Fiskal dan Moneter di Sektor Luar Negeri Di Sektor Luar Negeri, kedua kebijaksanaan ini memiliki istilah Kebijaksanaan menekan dan memindah Pengeluaran. 1. Kebijaksanaan menekan pengeluaran Dilakukan dengan cara mengurangi tingkat konsumsi/pengeluaran yang dilakukan oleh para pelaku ekonomi di Indonesia. Cara-cara yang ditempuh adalah : a. Menaikkan pajak pendapatan b. Mengurangi pengeluaran pemerintah Jika dilihat dari tindakan-tindakan yang diambil tersebut, kebijaksanaan ini tampaknya tidak cocok untuk keadaan perekonomian yang sedang mengalami tingkat pengangguran yang tinggi, karena dengan kondisi seperti itu, perekonomian yang sedang membutuhkan dana yang besar untuk menaikkan investasi dapat tercipta lapangan pekejaan yang menampung para penganggur tersebut. 2. Kebijaksanaan memindah pengeluaran Dalam kebijaksanaan menekan pengeluaran, pengeluaran para pelaky ekonomi diusahakan berkurang, maka dalam kebijaksanaan ini pengeluaran mereka tidak berkurang, hanya dipindah dan digeser pada bidang yang tidak terlalu beresiko memperburuk perekonomian. Kebijaksanaan ini dilakukan secara paksa dan juga rangsangan. Jika kebijaksanaan dilakukan secara paksa ; a. Menekan tariff atau quota b. Mengawasi pemakaian valuta asing Jika kebijaksanaan dilakukan secara Rangsangan : a. Menciptakan rangsangan-rangsangan ekspor b. Menyetabilkan upah dan harga di dalam negeri c. Melakukan Devaluasi Devaluasi adalah Suatu tindakan pemerintah dengan menaikkan nilai tukar mata uang Rupiah dan Dolar, devaluasi juga menyebabkan semakin banyak rupiah yang harus dikorbankan untuk mendapatkan satu unit dolar.

PERAN SEKTOR LUAR NEGERI PADA PEREKONOMIAN INDONESIA A. Perdagangan Antar Negara Perdagangan Luar Negeri merupakan salah satu sumber kekayaan Negara, sehingga jika suatu Negara ingin mencapai kemakmuran, maka mutlak Negara tersebut harus melakukan perdagangan dengan Negara lain. Ada beberapa alas an suatu Negara memerlukan Negara lain dalam kehidupan ekonominya adalah : o Tidak semua kebutuhan masyarakatnya dapat dipenuhi oleh komoditi yang dihasilkan di dalam negeri, sehingga harus dilakukan impor dari Negara yang memproduksinya, o Karena terbatasnya konsumen o Sarana untuk melakukan proses alih teknologi o Perdagangan antar Negara sebagai salah satu cara membina persahabatan dan kepentingan-kepentingan politik lainnya o Perdagangan antar Negara dapat mendatangkan tambahan keuntungan dan efisiensi dari dilakukannya tindakan spesialisasi produksi dari Negara-negara yang memiliki keuntungan mutlak atau berbanding. B. Hambatan Perdagangan Antar Negara  Hambatan Tarif Tarif adalah suatu Nilai tertentu yang dibebankan kepada suatu komoditi Luar Negeri tertentu yang akan memasuki suatu Negara (komoditi impor). Secara garis besar penetapan tariff ada dua jenis, yaitu : a. Tarif Ad-volarem Tarif yang besar kecilnya ditetapkan berdasarkan prosentase tertentu dari nilai komoditi yang diimpor. b. Tarif Spesifik Tarif yang besar kecilnya didasarkan pada nilai yang tetap untuk setiap jumlah komoditi impor tertentu.  Hambatan Quota Quota termasuk jenis hambatan perdagangan Luar Negeri yang lazim dan sering diterapkan oleh suatu Negara untuk membatasi masukan komoditi impor ke negaranya. Quota juga sebagai tindakan pemerintah suatu Negara dengan menentukan batas maksimal suatu komoditi impor yang boleh masuk ke Negara tersebut.  Hambatan Dumping Dumping sering menjadi suatu masalah bagi suatu Negara dalam proses perdagangan Luar Negeri. Dumping juga diartikan sebagai suatu tindakan dalam menetapkan harga yang lebih murah di Luar Negeri dibanding di Dalam Negeri untuk produk yang sama.  Hambatan Embargo/Sanksi Ekonomi Sejarah membuktikan bahwa suatu Negara yang karena tindakannya dianggap melanggar Hak Asasi Manusia, melanggar wilayah kekuasaan suatu Negara, akan menerima/dikenakan sanksi ekonomi oleh Negara yang lain (PBB). C. Neraca Pembayaran Luar Negeri Indonesia Merupakan suatu bentuk pelaporan yang sistematis mengenai segala transaksi ekonomi yang diakibatkan oleh adanya kebijaksanaan dan kegiatan ekonomi di Sektor Luar Negeri. Neraca ini juga terdapat pos yang merupakan arus dan keluar. Pos-pos dalam Neraca Pembayaran Luar Negeri Indonesia dikelompokkan ke dalam berikut ini : 1. Neraca Perdagangan 2. Neraca Jasa 3. Neraca Berjalan 4. Neraca Lalu-lintas Modal 5. Selisih yang belum diperhitungkan 6. Neraca Lalu-lintas Moneter D. Peran Kurs Valuta Asing Kurs valuta asing sering diartikan sebagai banyaknya nilai mata uang suatu Negara (Rupiah misalnya) yang harus dikorbankan/dikeluarkan untuk mendapatkan satu unit mata uang asing (Dolar misalnya). Kurs valuta asing adalah Nilai tukar yang menggambarkan banyaknya Rupiah yang harus dikeluarkan untuk mendapat satu unit dolar dalam kurun waktu tertentu. Ada beberapa istilah yang biasanya berkaitan dengan kurs valuta asing tersebut, yaitu : 1. Depresiasi Turunnya nilai tukar Rupiah terhadapmata uang asing (Dolar). Dengan kata lain, depresiasi Rupiah menyebabkan semakin banyak Rupiah yang harus dikeluarkan untuk mendapatkan 1 unit dolar. 2. Apresiasi Jika rupiah mengalami depresiasi (mengalami penurunan nilai) maka mata uang Dolar akan Apresiasi. 3. Spot Rate Nilai tukar yang masa berlakunya hanya dalam waktu 2x24 jam saja. Jika sudah melewati batas waktu di atas maka nilai tukar sudah tidak berlaku lagi. Perubahan kurs suatu mata uang terhadap mata uang lainnya secara prinsip hanya disebabkan karena adanya perubahan kekuatan permintaan dan penawaran terhadap mata uang asing yang akan dipertukarkan, yang sebenarnya identik dengan kekuatan permintaan dan penawaran akan komoditi yang diperdagangkan. Perubahan permintaan dan penawaran pada proses selanjutnya dapat mengakibatkan mata uang di dalam negeri (Rupiah) mengalami penurunan nilai/Apresiasi dan mengalami kenaikan nilai/Depresiasi. Juga terdapat sebab-sebab perubahan permintaan-penawaran valuta asing. Adapun sebab-sebab perubahan tersebut adalah : a. Perubahan selera masyarakat terhadap komoditi Luar Negeri b. Perubahan iklim investasi dan tingkat bunga c. Perubahan tingkat inflasi d. Iklim investasi.

PETA PEREKONOMIAN A. Keadaan Geografis Indonesia Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara Kepulauan terbesar di dunia dengan jumlah pulau lebih dari 17.508 pulau. Indonesia terletak pada 60 LU – 110 LS dan 950 BT – 1410 BT serta terletak diantara dua Samudra dan dua Benua, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik serta Benua Asia dan Benua Autralia. Dengan luas keseluruhan ± 195 sampai dengan 200 juta Ha. Indonesia terletak di Garis Khatulistiwa, Luas wilayah Indonesia seluruhnya mencapai 5.193.252 km2 . Jumlah penduduknya 203.456.005 jiwa. Sehingga menjadi satu kesatuan bagi perkembangan perekonomian serta menjadi kelemahan dan ancaman pula bagi perekonomian kita, jika sumber daya yang ada di setiap pulau hanya dinikmati oleh sebagian masyarakat saja. Banyak pihak luar yang secara illegal mengambil kekayaan alam Indonesia di berbagai kepulauan. Dengan kemampuan menggali dan memanfaatkan kekayaan alam yang ada di Indonesia, kita memiliki banyak pilihan produk yang dapat dikembangkan untuk pasar internasional. Indonesia hanya mengenal dua musim, yang menyebabkan beberapa produk hasil bumi dan industry menjadi sangat spesifik sifatnya dan diperlukan usaha untuk memanfaatkan keunikan produk Indonesia untuk memenangkan persaingan di pasar local maupun dunia. Indonesia kaya akan bahan tambang, salah satunya adalah Minyak Bumi, yang menjadikan Indonesia memperoleh dana pembangunan yang sangat besar. B. Mata Pencaharian Mata pencaharian penduduk Indonesia sebagian besar masih dalam sector pertanian, perikanan, peternakan. Komoditi yang dihasilkan dari sector ini relative tidak memiliki nilai tambah yang tinggi, sehingga tidak dapat bersaing dengan komoditi-komoditi yang dihasilkan di sector lain. C. Sumber Daya Manusia Indonesia menghadapi masalah Sumber Daya Manusia, diantaranya : 1. Perumbuhan penduduk yang masih tinggi 2. Penyebaran yang kurang merata 3. Kurang seimbangnya struktur dan komposisi umur penduduk. Pertumbuhan penduduk yang tinggi akan menimbulkan banyak masalah bagi Negara, jika tidak diikuti dengan peningkatan produksi, dan efisiensi di bidang lainnya. Banyaknya penduduk akan menambah beban sumber daya produktif terhadap sumber daya manusia yang belum produktif akibatnya akan menciptakan masalah-masalah social yang rumit. Tindakan-tindakan yang dapat dilakukan pemerintah adalah : 1. Melaksanakan program Keluarga Berencana (KB) 2. Meningkatkan mutu SDM (pendidikan formal dan pendidikan informal). Tidak seimbangnya beban penduduk antar daerah akan berdampak terpusatnya modal di daerah tertentu saja. Dampak lainnya adalah Mengumpulkan tenaga kerja sehingga persaingan tenaga kerja menjadi sangat tinggi. Rendahnya tingkat upah akan berakibat timbulnya kesengsaraan dan pengangguran, masalah kriminalitas akan semakin menggejala. Hal inilah yang menyebabkan turunnya pertumbuhan industry dan secara otomatis akan menghambat pertumbuhan ekonomi secara nasional. Tindakan yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah : 1. Meneyelenggaraan program transmigrasi 2. Memperbaiki dan menciptakan lapangan-lapangan kerja baru di daerah-daerah tertinggal. Komposisi penduduk yang tidak seimbang dapat menimbilkan proses regenerasi kegiatan produksi menjadi tidak lancar. Dengan demikian perlu dilakukan tindakan secepatnya untuk membekali dan mempersiapkan tenaga-tenaga kerja muda di Indonesia dengan pendidikan formal maupun informal, dengan keterampilann dan pengetahuan yang sifatnya mendesak. Langkah-langkah yang akan ditempuh pemerintah adalah : 1. Meninjau kembali system pendidikan di Indonesia yang masih bersifat umum untuk lebih disesuaikan dengan disiplin ilmu yang lebih sesuai dengan tuntutan pembangunan. 2. Menciptakan saran dan prasarana pendidikan. Adapun sasaran kebijakan Tenaga Kerja di Indonesia adalah : 1. Memperluas Lapangan Kerja 2. Membina angkatan kerja baru 3. Membina dan melindungi para pekerja melalui Mekanisme hubungan kerja yang dijiwai oleh Pancasila dan UUD 1945 4. Meningkatkan peranan pasar kerja 5. Memperlambat Lajunya pertumbuhan penduduk D. Investasi Dalam kondisi tertentu masih sulit mengharapkan dana investasi dari masyarakat. Untuk itulah pemerintah memerlukan dana yang besar dari selisih penerimaan dan pengeluaran/biaya rutin pemerintah. Perlu dilkukan upaya-upaya tambahan guna membantu memenuhi kebutuhan dana investasi pembangunan. Upaya-upaya tersebut adalah : 1. Lebih mengembangkan ekspor komoditi non-migas, sehingga secara absolute dapat meningkatkan penerimaan pemerintah dari sector luar negeri. 2. Mengusahakan adanya pinjaman luar negeri yang memiliki syarat lunak. 3. Menciptakan iklim investasi yang menarik dan aman bagi para penanam modal asing 4. Lebih menggiatkan dan menyempurnakan system perpajakan dan perkreditan.